Perumahan Sosial sebagai Katalis: Menopang Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia
Tantangan global dalam penyediaan perumahan, khususnya bagi segmen masyarakat miskin, menuntut solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, di tahun 2023 backlog (kekurang pasokan) tercatat ada 12,7 juta rumah. Meningkat 1,7 juta dari tahun sebelumnya. Backlog merujuk pada krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah. Indonesia, negara dengan kondisi sosio-ekonomi yang beragam, arti penting perumahan sosial muncul sebagai model yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin. Esai ini mengeksplorasi lebih jauh konsep perumahan sosial, potensi dampaknya terhadap penyediaan perumahan di Indonesia, dan pentingnya penerapannya secara luas.
Memahami Perumahan Sosial
Perumahan sosial, pada intinya, merupakan suatu bentuk akomodasi yang disubsidi atau disediakan oleh pemerintah kepada individu atau keluarga dengan pendapatan rendah. Ini adalah intervensi strategis , sebuah itikad politik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses terhadap perumahan yang aman, terjangkau, dan layak. Gagasan tentang perumahan sosial sejatinya merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD dan diatur dalam UU Perumahan. Dilatari oleh kronisnya permasalahan penyediaan rumah yang berkeadilan. Pasokan rumah mewah dengan segala fitur luksnya terus membanjiri pasar premium, sementara sebaliknya kelompok MBR, termasuk juga millennial semakin merasakan sulitnya mengakses rumah terjangkau dan rumah pertamanya. Prinsip dasar perumahan sosial terletak pada perannya sebagai penyeimbang sosial, yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi di bidang perumahan.
Konteks Perumahan di Indonesia
Indonesia, dengan negara kepulauan yang luas dan kekayaan budaya yang beragam, menghadapi serangkaian tantangan unik dalam hal penyediaan perumahan. Urbanisasi yang pesat, ditambah dengan kesenjangan ekonomi, telah menyebabkan menjamurnya permukiman informal dan kondisi perumahan yang tidak memadai. Muncul dan menjamurnya, kantung – kantung perumahan ‘sub-standard’ secara sporadis di berbagai kota – kota besar di Indonesia. Masyarakat berpendapatan rendah – juga dikenal sebagai MBR, khususnya, berada pada posisi terpinggirkan dalam pasar perumahan, terisolasi dari sistem produksi perumahan yang didominasi pengembang bermodal besar. MBR berjuang untuk mendapatkan hunian yang aman dan terjangkau. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, perumahan sosial merupakan pendekatan non-pasar yang muncul sebagai landasan potensial bagi paradigma perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Untuk perumahan sosial yang sudah terbangun, ada di Jakarta , yakni Kampung susun Akuarium. Peran pemerintah dalam hal ini perlu bertransformasi tidak saja sebagai pengatur, namun juga pengayom dan mengurus masyarakat.
Manfaat Perumahan Sosial
Keterjangkauan dan Aksesibilitas:
Perumahan sosial memastikan bahwa perumahan dapat diakses oleh mereka yang sebelumnya tidak termasuk dalam pasar perumahan konvensional. Dengan memberikan pilihan bersubsidi atau berbiaya rendah, hal ini dapat mengatasi hambatan finansial yang dihadapi masyarakat miskin. Perumahan sosial sebagai satu pendekatan demokratisasi perumahan. Agar penyediaan perumahan tidak memberi manfaat pada segelintir mayarakat menengah atas saja. Salah satu masalah yang banyak dihadapi untuk mengakses perumahan sosial ini adalah waktu tunggu nya yang panjang.
Integrasi Komunitas:
Proyek perumahan sosial, jika direncanakan dengan baik, akan berkontribusi terhadap integrasi masyarakat. Dengan membina lingkungan masyarakat berpendapatan campuran, mereka mendorong kohesi sosial dan mengurangi stigma yang terkait dengan kesenjangan ekonomi.
Memperbaiki Kondisi Hidup:
Perumahan sosial menekankan kondisi kehidupan yang berkualitas. Melalui infrastruktur dan perencanaan yang tepat, hal ini memastikan bahwa penduduk memiliki akses terhadap fasilitas dasar, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Praktek di Jerman misalnya, perumahan sosial ini disubsidi negara, mentargetkan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hunian.
Mengurangi Permukiman Informal:
Dengan strategi perumahan sosial yang diterapkan dengan baik, terdapat potensi untuk memitigasi pertumbuhan permukiman informal. Dengan memberikan alternatif yang layak, pemerintah dapat mengatasi akar permasalahan perumahan informal dan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Perumahan sosial bisa menjadi pondasi bagi banyak MBR untuk membantu mobilisasi vertikal mereka, memperbaiki kualitas hidup mereka.
Stimulus Ekonomi:
Investasi pada perumahan sosial dapat bertindak sebagai stimulus ekonomi. Pembangunan dan pemeliharaan proyek perumahan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan. Prakteknya di lapangan , perumahan sosial juga mendorong penggunaan material lokal, seperti bambu, botol bekas dan lain sebagainya. Agar bisa memicu bergeraknya perekonomian lokal masyarakat.
Tantangan dan Pertimbangan
Meskipun manfaat perumahan sosial sudah jelas, keberhasilan implementasinya memerlukan penanganan berbagai tantangan:
Ketersediaan Lahan dan Lokasi:
Mengidentifikasi lahan yang cocok untuk proyek perumahan sosial, khususnya di wilayah perkotaan, merupakan tantangan besar. Kedekatan dengan layanan-layanan penting dan peluang ekonomi sangat penting bagi keberhasilan inisiatif-inisiatif tersebut.
Pendanaan dan Kelayakan Finansial:
Membangun mekanisme pendanaan yang berkelanjutan sangat penting untuk kelangsungan program perumahan sosial. Pemerintah perlu mencapai keseimbangan antara keterjangkauan penduduk dan keberlanjutan finansial.
Keterlibatan dan Partisipasi Komunitas:
Konsep perumahan sosial beranjak dari ide bahwa pembanguan perumahan melulu tentang pengembangn fisik. Lebih dari itu, perumahan sosial adalah juga tentang membangun komunitas yang kuat, secara lestari dan berkelanjutan. Proyek perumahan sosial yang sukses memerlukan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan. Pembangunan perumahan sosial juga mensyaratkan adanya proses partisipasi bermakna yang pada akhirnya menjadi proses penguatan demokrasi skala kota. Bagaimana memastikan bahwa warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan rasa kepemilikan dan mengurangi risiko kegagalan proyek. Sehingga pada akhirnya bisa memperkuat tenun sosial yang beragam.
Baca Juga: Tipe-Tipe Bathtub yang Populer untuk Kamar Mandi Anda
Kerangka Kebijakan dan Regulasi:
Kerangka peraturan yang kuat sangat penting untuk implementasi perumahan sosial yang efektif. Kebijakan dan peraturan yang jelas perlu ada untuk memandu perencanaan, konstruksi, dan pengelolaan. Peraturan yang ada perlu mendorong kinerja penyediaan, ketimbang semata menghalangi MBR dan keluarga miskin untuk mengakses perumahan sosial.
Sensitivitas budaya:
Lanskap budaya Indonesia yang beragam memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap perumahan sosial. Sensitivitas budaya dan pertimbangan spesifik masyarakat harus diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan perancangan.
Kesimpulan
Penerapan perumahan sosial merupakan strategi penting dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Perumahan sosial berpotensi mendefinisi ulang bahwa perumahan tak semata komoditi ekonomi, tak melulu bangunan fisik untuk dikomersialkan, namun juga perangkat penting untuk mendorong keadilan sosial. Selain manfaat langsung berupa keterjangkauan dan aksesibilitas, perumahan sosial mempunyai potensi untuk membentuk kembali masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun keberhasilannya bergantung pada pemahaman komprehensif tentang konteks lokal, kerangka kebijakan yang kuat, dan komitmen terhadap keterlibatan masyarakat. Ketika Indonesia menghadapi kompleksitas urbanisasi dan mengupayakan pembangunan inklusif, integrasi perumahan sosial ke dalam kebijakan perumahan muncul tidak hanya sebagai solusi pragmatis tetapi juga sebagai sebuah langkah mendasar bagi terciptanya masyarakat yang adil