Menuju Pembangunan Perkotaan yang Lebih Berkeadilan: Kerangka Berpikir David Harvey untuk Mengatasi Kebutuhan Perumahan bagi Kelompok Masyarakat Termiskin”

David Harvey, ahli teori perkotaan dan geographer terkemuka, berpendapat bahwa penyediaan perumahan yang terjangkau sangat penting untuk menciptakan kota yang lebih berkeadilan dan merata. Sayangnya, banyak kota di dunia terus berjuang untuk menyediakan kebutuhan perumahan yang layak bagi penduduk termiskin mereka. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kerangka pemikiran Harvey relevan dan dapat memandu penyediaan perumahan yang efektif bagi masyarakat termiskin dari yang miskin (poorest of the poor).

Pertama

Harvey menekankan pentingnya memahami ekonomi politik penyediaan perumahan. Dalam banyak kasus, pemerintah gagal menyediakan perumahan yang terjangkau karena pengaruh pengembang real estat yang kuat atau kelompok kepentingan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, Harvey menyarankan perlunya pendekatan yang lebih demokratis dan partisipatif dalam penyediaan perumahan. Ini mungkin melibatkan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, transparansi yang lebih besar dalam alokasi sumber daya, dan regulasi pasar real estat yang lebih efektif.

 (Baca Juga: “Smart City : Mengakselerasi Pembangunan Perkotaan Melalui Partisipasi Publik di Indonesia”  )

Kedua

Harvey menyoroti perlunya mengatasi ketidaksetaraan sistemik yang berkontribusi terhadap krisis perumahan. Ini mungkin termasuk kebijakan yang mempromosikan perumahan yang terjangkau, seperti kontrol sewa atau program perumahan umum. Mungkin juga melibatkan upaya untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti akses yang tidak memadai ke pendidikan atau kesempatan kerja.

Ketiga

Harvey berpendapat bahwa penyediaan perumahan yang terjangkau harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan kota. Daripada melihat perumahan sebagai biaya, itu harus dilihat sebagai sarana untuk membangun kota yang lebih berkelanjutan dan adil. Ini mungkin melibatkan investasi dalam infrastruktur publik atau mendukung bisnis lokal yang dapat menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

 (Baca Juga: Menghijaukan Rumah Anda: Menciptakan Taman Vertikal yang Indah dan Terjangkau” )

Keempat

Harvey menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan perumahan. Ini mungkin termasuk kemitraan antara lembaga pemerintah, kelompok masyarakat, dan pengembang swasta. Dengan bekerja sama, para pelaku ini dapat memastikan bahwa perumahan yang terjangkau disediakan dengan cara yang berkelanjutan terkait dimensi sosial dan lingkungan.

Terakhir

Harvey menyarankan agar penyediaan perumahan yang terjangkau harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ini mungkin melibatkan memastikan bahwa perumahan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari tingkat  pendapatan, suku, ras, atau faktor lainnya. Mungkin juga melibatkan upaya untuk melindungi penyewa dari penggusuran atau bentuk ketidakamanan perumahan (insecurity of tenure) lainnya.

Kesimpulan

kerangka pemikiran Harvey bisa jadi perangkat yang ampuh untuk mengatasi kebutuhan perumahan bagi orang termiskin dari yang miskin. Dengan menekankan ekonomi politik penyediaan perumahan, mengatasi ketidaksetaraan sistemik, memandang perumahan sebagai investasi jangka panjang, mempromosikan kolaborasi antara berbagai aktor, dan memandu penyediaan perumahan dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, kita dapat membangun kota yang lebih adil dan berkelanjutan.