Kepentingan Siapa yang Sebenarnya Dilayani? Menelaah Penerima Manfaat Riil dari Proyek Pembangunan Ibu kota Baru Indonesia

Pengumuman Indonesia untuk membangun ibu kota baru mendapat reaksi beragam. Beberapa pihak melihatnya sebagai langkah positif menuju desentralisasi. Sementara yang lain skeptis dan melihatnya sebagai langkah yang  menguntungkan pengembang real estat yang kuat atau kelompok kepentingan lainnya.

Perampasan Tanah Warga Lokal

Salah satu kekhawatiran utama adalah bahwa pembangunan ibu kota baru akan menyebabkan perampasan tanah besar-besaran dan pemindahan masyarakat lokal. Di masa lalu, proyek pembangunan skala besar yang serupa di Indonesia telah mengakibatkan penggusuran paksa dan perampasan tanah. Alhasil banyak dari penduduk lokal yang tidak menerima kompensasi atau opsi pemukiman kembali yang memadai.

Transparansi Perencanaan

Kekhawatiran lainnya adalah kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan. Sejauh ini, pemerintah belum memberikan informasi rinci tentang struktur pembiayaan dan kepemilikan ibu kota baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang pada akhirnya akan diuntungkan dari pembangunan tersebut.

 (Baca Juga: “Smart City : Mengakselerasi Pembangunan Perkotaan Melalui Partisipasi Publik di Indonesia”  )

Alasan Ekonomi Dan Dampak Lingkungan

Beberapa ahli juga mempertanyakan alasan ekonomi di balik ibu kota baru. Para kritikus berpendapat bahwa Jakarta telah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang signifikan. Mereka juga mengatakan dana yang dialokasikan untuk ibukota baru  lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di wilayah timur yang  terbengkalai. .

Selain itu, pembangunan ibu kota baru dikhawatirkan dapat memperparah permasalahan lingkungan di daerah. Lokasi yang dipilih, di Kalimantan Timur, merupakan wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan rumah bagi satwa langka seperti orangutan. Pembangunan skala besar dapat menyebabkan deforestasi, perusakan habitat, dan dampak lingkungan lainnya.

Solusi

Melihat keprihatinan tersebut, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan ibukota baru  tetap sejalan dengan amanah besar yang telah terpahatkan mendalam : keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan IKN  dilakukan secara transparan, partisipatif, dan inklusif. Ini berarti melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan. Masyarakat lokal bukan sekedar obyek pelengkap semata. Perlu dibangun sistem pengambilan keputusan yang lebih terbuka demi memastikan bahwa mereka memiliki suara dalam bagaimana tanah mereka digunakan dan bagaimana mereka diberi kompensasi atas hilangnya harta benda atau mata pencaharian.

 (Baca Juga: “ Menuju Pembangunan Perkotaan yang Lebih Berkeadilan: Kerangka Berpikir David Harvey untuk Mengatasi Kebutuhan Perumahan bagi Kelompok Masyarakat Termiskin   )

Pemerintah juga harus memastikan bahwa struktur pembiayaan dan kepemilikan ibukota baru transparan dan terdapat check and balances yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan dana publik atau konflik kepentingan.

Dalam hal alasan ekonomi di balik ibu kota baru, pemerintah harus melakukan analisis biaya-manfaat yang menyeluruh untuk menentukan apakah manfaat ibukota baru lebih besar daripada biayanya. Analisis ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari proyek.

Terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan ibukota baru dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Ini berarti memetakan untuk mencegah kerusakan lingkunagn skala besar. Bagaimana membangun sistem kelembagan dan  partisipasi publik demi   meminimalkan dampak lingkungan dari proyek dan melindungi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Kesimpulannya, meski pembangunan ibukota baru di Indonesia berpotensi membawa perubahan positif, risiko dan tantangan signifikan tidak bisa diabaikan begitu saja,  namun  harus diatasi. Penting bagi pemerintah untuk mengambil pendekatan yang transparan, partisipatif, dan inklusif dalam perencanaan dan pengembangan ibu kota baru, dan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan.