Perumahan Vertikal (Public Housing)  di Singapura: Pembelajaran untuk Konteks Perumahan Indonesia

Singapura telah mendapatkan pengakuan internasional atas keberhasilan penerapan perumahan publik vertikal, yang dikenal sebagai apartemen  HDB (Housing Development Board). Program HDB ini , bersama dengan program di HongKong, tercatat sebagai implementasi kebijakan perumahan vertikal publik terbaik di dunia.  Pendekatan perumahan yang inovatif ini telah mengubah lanskap perkotaan Singapura dan menyediakan perumahan yang terjangkau dan berkualitas tinggi bagi penghuninya. Kasus di Singapura ini menjadi pembelajaran penting tentang begitu urjennya peran pemerintah dalam penyediaan rumah rakyat. Ketimbang hanya pasif berdiam diri dan menyerahkan urusan perumahan publik pada para pengembang.

Dalam artikel ini, kita akan coba  menelusuri keunikan dari perumahan vertikal di Singapura dan mempelajari yang bisa diterapkan di Indonesia. Dengan mempelajari pengalaman Singapura, Indonesia dapat memperoleh wawasan berharga untuk mengatasi tantangan perumahan dan meningkatkan kehidupan warganya.

Konteks Perumahan Vertikal (Public Housing) di Singapura:

Singapura menghadapi kekurangan perumahan yang parah dan kepadatan penduduk pada pertengahan abad ke-20, mendorong pemerintah untuk memperkenalkan program HDB pada tahun 1960. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi warga Singapura. Saat ini, lebih dari 80% populasi Singapura tinggal di flat HDB, yang dirancang dengan baik, terpelihara dengan baik, dan terintegrasi ke dalam komunitas yang dinamis.

Pertimbangan Desain dan Perencanaan:

Perumahan umum vertikal Singapura memperhitungkan berbagai pertimbangan desain dan perencanaan untuk memastikan kelayakan huni dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti tata letak unit, ruang hijau, konektivitas, akses ke transportasi massal dan fasilitas diintegrasikan dengan hati-hati ke dalam kawasan perumahan. Penekanan pada menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan dapat dilalui dengan berjalan kaki telah berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi bagi warga Singapura.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Perumahan:

Keberhasilan Singapura dalam perumahan umum vertikal dapat dikaitkan dengan peran proaktif pemerintah dan kebijakan perumahannya yang komprehensif. Urusan perumahan publik tak bisa lepas dari visi besar pemerintah.  Kontras dengan di Indonesia, Pemerintah Singapura memainkan peran penting dalam pengadaan tanah, perencanaan, dan menyediakan opsi pembiayaan yang terjangkau. Kebijakan perumahan, seperti Kebijakan Integrasi Etnis dan Program Kepemilikan Rumah, telah mempromosikan integrasi sosial, kepemilikan rumah, dan keterjangkauan  berjangka jangka panjang.

Keterlibatan dan Kohesi Komunitas:

Perumahan umum vertikal Singapura telah memupuk keterlibatan masyarakat yang kuat dan membangun  kohesi sosial. Rumah susun HDB dirancang dengan ruang komunal, seperti void deck dan pusat lingkungan, untuk mendorong interaksi sosial dan aktivitas masyarakat. Program dan inisiatif berbasis masyarakat semakin memperkuat rasa memiliki dan dukungan sosial di antara warga.

Solusi Perumahan yang Berkelanjutan dan Cerdas:

Singapura telah semakin mendorong prinsip lestari dan teknologi pintar di perumahan umum vertikalnya. Fitur hemat energi, tindakan konservasi air, dan sistem pengelolaan limbah diintegrasikan ke dalam desain. Teknologi rumah pintar dan infrastruktur digital meningkatkan kenyamanan penghuni dan berkontribusi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan dan senantiasu terkoneksi.

Pelajaran untuk Konteks Perumahan Indonesia:

Indonesia menghadapi tantangan perumahan yang unik, termasuk makin kencangnya  laju urbanisasi , keterjangkauan perumahan, dan permukiman informal. Belajar dari pengalaman Singapura, beberapa pelajaran dapat diterapkan pada sektor perumahan di Indonesia:

a. Perencanaan Komprehensif dan Pembangunan Terpadu: Indonesia dapat mengadopsi pendekatan perumahan holistik dengan mempertimbangkan infrastruktur, transportasi dan fasilitas sosial bersamaan dengan pembangunan perumahan.

b. Penekanan pada Kualitas Desain dan Kelayakan Hidup: Memprioritaskan unit rumah yang dirancang dengan baik dan terpelihara dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

c. Intervensi Aktif Pemerintah dan Kebijakan Perumahan: Analoginya, urusan pangan rakyat  tidak bisa diserahkan begitu saja pada para tengkulak, pun urusan perumahan rakyat tidak bisa diserahkan penyelesaiannya pada para pengembang dan kelompok oligarki. Perlu pergeseran paradigma. Indonesia dapat mengembangkan kebijakan perumahan yang kuat yang menangani keterjangkauan, ketersediaan lahan, dan keberlanjutan jangka panjang, dengan tak ada jalan lain :  pemerintah perlu  memainkan peran proaktif dalam pembebasan lahan dan pembiayaan.

d. Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Sosial: Mendorong partisipasi masyarakat dan membina kohesi sosial dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat dan meningkatkan rasa memiliki dan memiliki di antara penduduk.

e. Keberlanjutan dan Solusi Cerdas: Indonesia dapat menggabungkan teknologi yang berkelanjutan dan cerdas ke dalam desain perumahan untuk mendorong efisiensi energi, konservasi sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup.

Kesimpulan:

Pengalaman Singapura dengan perumahan umum vertikal menawarkan pelajaran berharga bagi konteks perumahan di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan komprehensif, memprioritaskan kualitas desain, melibatkan masyarakat, dan menerapkan solusi yang berkelanjutan dan cerdas, Indonesia dapat mengatasi tantangan perumahannya dan menyediakan perumahan yang terjangkau, layak huni, dan inklusif bagi warganya. Keberhasilan implementasi perumahan publik vertikal di Singapura melayani